About

Idik Saeful Bahri mengucapkan selamat datang dan selamat mencari inspirasi di Blog-blog yang sudah menjadi bagian dari blog Idikms. Jangan sungkan untuk memberikan kontribusi dan kritik, serta jangan bosan untuk kembali mampir disini.

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Pages

DIX VUL RY

DIX VUL RY

Kamis, 19 Januari 2017

FUNGSI DAN TUGAS JURNALIS

Fungsi dan tugas jurnalistik sesuai dengan undang-undang poko pers Bab. II pasal 3 adalah sebagai berikut:
a. Pers nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
b. Disamping fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.
Dari undang-undang tersebut dapat dijelaskan bahwa jurnalistik berfungsi menghimpun, mengolah dan menyalurkan informasi melalui media masa di mana dia bekerja. Bidang kerja jurnalistik yaitu pada pendidikan, hiburan maupun kontrol sosial masyarakat.
Pers dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi, hal ini mengandung maksud bahwa dalam bertugas pers dapat mengatas namakan atau diberi tugas oleh lembaga tempat kerja (perusahaan penerbitan) atau yang bersangkutan dapat mendirikan perusahaan sendiri.
Sebagai kontrol sosial, dimaksudkan bahwa pers harus memperjuangkan hak-hak rakyat. Ikut membangun masyarakat melalui penegakan hukum dan hak asasi manusia serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta aktif memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Di samping fungsinya pers juga memiliki hak dan kewajiban. Sesuai undang-undang pokok pers Bab II pasal 4, pers memiliki hak sebagai berikut.
a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran.
c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak.
Sedangkan kewajiban pers sesuai undang-undang pokok pers Bab II pasal lima sebagai berikut.
a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa, opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
b. Pers wajib melayani hak jawab.
c. Pers wajib melayani hak koreksi.
Sesuai pasal 6, pers harus melaksanakan peranannya sebagai berikut.
a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
b. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati ke-bhinekaan.
c. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Dari undang-undang tersebut, dapat diartikan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik/ kewartawanan. Tugas-tugas tersebut meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan yaitu dalam bentuk tulisan (teks), gambar, suara, suara dan gambar, data dan grafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media radio, televisi maupun media lainnya yang tersedia.

Sedangkan pengertian dari perusahaan pers adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha pers. Seperti perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, dan perusahaan lain yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan dan menyalurkan informasi.

PENGERTIAN JURNALISTIK

Kata jurnalistik, berasal dari kata jurnalism atau jurnalisme yang berarti kegiatan mengumpulkan berita. Juga berarti kegiatan mempoduksi surat kabar. Dengan kata lain jurnalisme mengandung maksud kegiatan yang dilakukan oleh seorang wartawan. Sedangkan kata jurnalistik dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang berkaitan dengan pekerjaan kewartawanan. Pengertian yang berkembang di dalam masyarakat, istilah jurnalistik sama dengan jurnalisme yaitu kegiatan untuk mempersiapkan, mengedit dan menulis untuk dipublikasikan melalui media masa baik media cetak maupun media elektronik. Yang dimaksud media cetak adalah surat kabar, majalah dan lain-lain, sedangkan media elektronik yaitu siaran radio, siaran TV, Film dan saat ini berkembang dalam bentuk digital yaitu jaringan komputer atau internet.



Masih banyak pengertian-pengertian tentang istilah jurnalistik yang berkembang di masyarakat. Guna lebih memperjelas pemahaman tentang istilah jurnalistik, berikut ini disampaikan berbagai pengertian tentang jurnalistik sebagai berikut.
1. Jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan khalayak sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat dan perilakunya sesuai dengan kemauan jurnalis.
2. Jurnalistik adalah semua peristiwa yang kejadiannya menarik perhatian publik yang berupa pendapat, aksi, buah pikiran sehingga merangsang wartawan untuk meliput dan dijadikan bahan informasi atau berita.
3. Jurnalistik merupakan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang seluk beluk penyiaran informasi atau berita melalui media pers (penerbit), radio, televisi, film, teater, rapat umum dan sebagainya.
4. Jurnalistik merupakan pengolahan laporan yang menarik minat khalayak mulai dari peliputan sampai penyebarannya kepada publik.
5. Jurnalistik merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasan berita tentang berbagai peristiwa atau kejadian sehari hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya.
 Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa jurnalistik merupakan kegiatan komunikasi yang menggunakan pengetahuan praktis untuk menghimpun informasi dari peristiwa/ kejadian yang menarik, aktual dan faktual untuk diolah dan disajikan kepada khalayak melalui media masa cetak maupun disiarkan melalui pemancar radio, Televisi dan Film. Dengan waktu yang secepat cepatnya.

TUGAS WARTAWAN

Waktu kecil SD lagi cita-cita saya adalah menjadi wartawan. Kenapa? Wartawan, penulis, baik penulis berita maupun non fiksi. Ada istilah "Mata pena lebih tajam dari mata Pedang". Wartawan itu artinya pembawa berita atau pewarta. 

Dengan tulisan seseorang bisa membuah perubahan besar, bahkan kita ke tingkat negara bahkan dunia. Jadi profesi ini tidak bisa dianggap sepele.  


Tugas dan tanggung jawab profesi ini amat penting.
Cuma Wartawan ini terbagi kepada 2 golongan:


  1. Pembawa kebenaran tapi ada juga yang
  2. "Berbohong" tentang kebenaran. Tahu sendiri demi sesuap nasi kadang bisa memutarbalikkan fakta. Minimal yang ada bayaran saja yang di muat/naik cetak.
Tapi kalau di sebut sebagai pekerjaan "pelarian" saya rasa perlu dibuat pengkajian dan penelitian tentang kebenarannya. Di golongan manakan anda berada? Jawab sendiri masing-masing. Biar nggak ada yang tersinggung.

Sekarang ini banyak wartawan, atau reporter. Sejak tren dan menjamurnya gadget dan handphone smartphone semua orang seolah-olah ingin menjadi wartawan. 


Terutama sekali yang sangat mengganggu, ketika momen pernikahan mau diabadikan kamerawan, terlalu banyak yang menghalang objek penggambaran. Pasangan Pengantin dan prosesi pernikahannya yang sakral. Ini cukup mengganggu. Kalau mau pun ikut berfoto-foto, mbok ya liat-liat dan basa-basa basi sama kameramen. Lebih-lebih moment yang sangat penting yaitu pas prosesi akad nikah.

FUNGSI WARTAWAN

Sedikitnya ada delapan fungsi yang harus dijalankan wartawan di tengah-tengah maraknya informasi di berbagai media.
Dalam buku Blur: How to Know What’s True in the Age of Information Overload karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, tugas wartawan yang pertama yakni, authenticator, yakni konsumen memerlukan wartawan yang bisa memeriksa keautentikan suatu informasi.
Kedua adalah sense maker yakni menerangkan apakah informasi itu masuk akal atau tidak. Tugas ketiga, investigator yakni wartawan harus terus mengawasi kekuasaan dan membongkar kejahatan.
Keempat adalah witness bearer yakni kejadian-kejadian tertentu harus diteliti dan dipantau kembali dan dapat bekerja sama dengan reporter warga. Adapun tugas kelima adalah empowerer yakni saling melakukan pemberdayaan antara wartawan dan warga untuk menghasilkan dialog yang terus-menerus pada keduanya.
Keenam adalah smart aggregator yakni wartawan cerdas harus berbagi sumber berita yang bisa diandalkan, laporan-laporan yang mencerahkan, bukan hanya karya wartawan itu sendiri. Ketujuh adalah forum organizer yakni organisasi berita, baik lama dan baru, dapat berfungsi sebagai alun-alun di mana warga bisa memantau suara dari semua pihak, tak hanya kelompok mereka sendiri.
Adapun tugas kedelapan, role model, yakni tak hanya bagaimana karya dan bagaimana cara wartawan menghasilkan karya tersebut, namun juga tingkah laku wartawan masuk dalam ranah publik untuk dijadikan contoh.
Banyaknya Wartawan di kabupaten banyuwangi dengan berbekal press card sudah berperilaku dengan gaya bahwa dirinya seorang oknum wartawan dan berpenampilan yang waaahhhhhh,,,,,,,,,,???”
“Sungguh pembodohan bagi masyarakat yang seakan-akan percaya dan mengakui dirinya wartawan akan tetapi dirinya wartawan laba-laba Alias WARTAWAN BODREX , kapan anda Menulis serta sejak kapan anda diangkat menjadi jurnalis , tahukah anda tentang tugas pokok serta fungsi wartawan”.....!!!!!!!
jadi  bagi semua isntansi baik kantor dinas, kecamatan, desa,kepolisian dll, bilamana berhadapan ataupun bertatap muka dengan wartawan yang hanya berbekal press card dan rekaman sebut saja wartawan bodrex yang sering menakut-nakuti akan tetapi tidak memahami tugas dan fungsi wartawan tidak usah takut dan Gelisah
pertama, tanyakan dapat dari mana press card anda dan chek di box koran ataupun majalah yang dia ikuti, kedua pernahkah anda menulis ketika menjadi jurnalis “karna kalau wartawan laba –laba pasti bingung bahwa dirinya gak pernah nulis hanya  berlagak wartawan dan nakut-nakuti , Ketiga ada tujuan apa anda ketempat kami “ jangan takut dan jangan memberi imbalan apapun kalau dari kedua tersebut anda bisa menilai mana oknum wartawan yang laba-laba dan mana yang benar-benar wartawan.
 Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan baik dan benar, sedangkan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,
suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran
yang tersedia. Jadi tugas pokok seorang jurnalis hanyalah menulis menulis dan menulis akan tetapi didalam melaksanakan tugas sebagai jurnalis selalu menghormati norma-norma dan kode etik jurnalis dan apabila didalam menjalankan tugas profesinya, bagi siapa saja yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
Kalau pers ingin terus berperan dalam penegakan demokrasi dan kehidupan bersama yang lebih baik, maka hanya ada satu cara.  Dalam situasi masyarakat yang paling buruk sekalipun, jurnalis harus tetap bertahan pada tugas pokoknya yang mulia,  yakni mengabdi kepentingan  publik.  Demikian pula ketika dunia dihadapkan pada perkembangan bisnis media yang sarat kepentingan dan membuat insan pers krapa berada dalam posisi sulit  --jurnalis dan jurnalsime harus tetap mempertahankan posisinya sebagai pengabdi kepentingan publik.
Di dunia jurnalisme yang dimaksudlan dengan  publik ialah publik pembaca, pendengar, penonton dan pengunjung.  Namun kalangan jurnalis paham bahwa  pengertian publik lebih luas dari sekadar konsumen media sehingga kepentingan publik bisa dimaknai sebagai kepentingan masyarakat luas.  Meminjam perspektif New Public Service, kepentingan publik dimaknai sebagai hasil dialog berbagai nilai yang ada di masyarakat dan bukan sekadar sekumpulan kepentingan pribadi. Dengan demikian  jurnalis merupakan profesi yang memberikan layanan kepada publik.
Secara singkat tugas pokok jurnalis/wartawan/pewarta ialah menyampaikan dan meneruskan informasi atau kebenaran faktual kepada publik tentang apa saja yang perlu diketahui publik demi kepentingan hidup bersama.  Dalam posisi demikian jurnalis tidak bisa tidak harus mengambil sikap tegas atas posisinya, yakni mengabdi kepada kebenaran dan loyal kepada warganegara atau publik.  Informasi dan kebenaran faktual hanya mungkin tersaji apabila jurnalis loyak terhadap profesinya sekaligus loyal terhadap keyakinan akan kebenaran yang berdasarkan hati nuraninya.
Dalam melaksanakan tugasnya melayani publik, jurnalis memperoleh sejumlah keistimewaan. Di antaranya diilindungi oleh undang-undang kebebasan menyatakan pendapat, berhak menggunakan bahan/dokumen/pernyataan publik bahkan dibenarkan memasuki kehidupan pribadi seseorang, terutama tokoh publik untuk memperoleh informasi yang lengkap dan akurat demi kepentingan (hidup bersama) publik. Sebab sejatinya jurnalis mewakili mata, telinga serta indera publiknya. 
Media massa pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Sudah berbilang abad pers hadir sebagai sumber kekuasaan yang bisa menjadi pengimbang kekuasaan-kekuasaan lainnya. Tapi, kekuasaan -- dari jenis yang mana pun -- cenderung bersalahguna.  Sudah lama jurnalis dan kaum terpelajar mendengar ungkapan terkenal sejarahwan dan filosof Inggris, Lord Acton ( nama lengkapnya  John Emerich Edward Dalberg Acton): Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ungkapan ini mengungatkan jurnalis untuk selalu sadar akan kekuasaan yang melekat dalam profesinya. Namun seperti pelaku profesi lain, sebagai manusia jurnalis bisa membuat kesalahan -- disengaja atau tidak. Dengan kekuasannya yang besar jurnalis mudah terjerumus menjadi manusia lalim sementara pers bisa menjadi sangat tiran. 
Agar jurnalis dan pers tidak mudah terjerumus ke dalam jurang kelaliman dan tirani perlu hadirnya pembatas atau pengontrol atas tindak-tanduk mereka dalam menjalankan tugas profesinya. Pembatas atau pengontrol ini sangat diperlukan  agar praktik jurnalistik tetap mengabdi kepada kepentingan publik dan senantiasa melindungi masyarakat dari tindakan atau praktik tidak terpuji jurnalis atai pelaku media.  Sebagaimana keharusan yang berlaku di bidang kedokteran, jurnalisme harus tehindar dari malapraktik jurnalistik Malapraktik jurnalistik atau praktik tidak terpuji yang bisa meluas menjadi praktik pelanggaran hak asasi manusia bisa dikontrol oleh hadirnya kode etik jurnalistik.

EKSKUL JURNALIS

Ekskul Jurnalistik adalah salah satu ekskul yang ada di sekolah tingkat pertama dan sekolah tingkat atas dan tingkat perguruan tinggi/universitas.
Ekskul Jurnalistik diadakan di luar jam belajar sesuai kurikulum standar.  Kegiatan ekstrakurikuler Jurnalistik ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah maupun siswa-siswi itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah.
Selain ekskul Jurnalistik terdapat pula bidang-bidang ekskul lainnya yang  dapat berbentuk kegiatan pada seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.
Berikut beberapa contoh ekstrakurikuler yang di adakan di sekolah-sekolah di Indonesia:
  • Olahraga
    • Bola Basket
    • Bola Voli
    • Futsal
    • Sepak Bola
    • bulu tangkis
  • Beladiri
    • Judo
    • Karate
    • Pencak silat
    • Pecinta Alam
    • Takraw
    • Tarung derajat
    • Taekwondo
  • Keagamaan (Pendalaman agama)
    • Kerohanian Islam
    • Kerohanian Kristen
  • Kesenian / Apresiasi / Musik
    • Drum band
    • Jurnalis
    • Pemandu sorak
    • Paduan suara
    • Tari
      • Tari modern
      • Tari tradisonal
    • Teater
    • Vokal grup
  • Keilmuan
    • Kelompok Ilmiah Remaja
      • Kelompok Ilmiah Remaja Ilmu Pengetahuan Alam
      • Kelompok Ilmiah Remaja Ilmu Pengetahuan Sosial
  • Komunitas
  • Information and Communications Technology Club
    • English Study Club
    • English Debate Club
    • Jepanese Club
  • Baris-berbaris
    • Pasukan Pengibar Bendera
    • Praja muda karana
  • Medis
    • Palang Merah Remaja

AGAR JURNALIS TAK TERSANDUNG HUKUM

Barangkali hampir semua aspek kehidupan manusia diatur oleh hukum dengan cakupan hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Tak terkecuali profesi jurnalis. Pekerjaan untuk membuat sebuah pemberitaan juga dibungkus dengan tetek bengek aturan. Dari mulai etika hingga peraturan hukum, yang tentunya mengandung resiko.

Dari suatu pemberitaan, tentu ada yang suka tapi tak sedikit yang tak suka. Bagi yang tak suka karena merasa dirugikan, bermacam cara bisa dilakukan, sesuai dengan koridor hukum. Malahan ada yang dilakukan melalui aksi kekerasan ala pr
eman. 
 
Judul : Panduan Hukum Untuk Jurnalis
Penulis : Jajang Jamaludin, Hadi Rahman, Margiyono, M. Zainuri
Penerbit : AJI Jakarta dan Kedutaan Besar Amerika, Desember 2005
Halaman : 214 + xiii
 

Jalur hukum yang ditempuh bisa bermacam-macam, dari mulai peringatan lewat somasi sampai gugatan per data hingga tuntutan pidana. Untuk menghindarinya, jurnalis seyogianya menulis suatu pemberitaan sesuai dengan kaedah jurnalistik dan memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk menghindari jeratan hukum. Namun jika pemberitaannya tetap diperkarakan, maka jurnalis perlu mengetahui bagaimana hukum bekerja untuk mereka. 
 
Untuk itulah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta merasa perlu membuat sebuah buku panduan hukum. Proses awalnya, AJI menggelar focus group discussion (FGD) yang melibatkan beragam kalangan. Akademisi, praktisi hukum hingga praktisi media.
 
Tak kurang nama Rudy Satriyo, pengajar hukum pidana Universitas Indonesia, dan Leo Batubara, anggota Dewan Pers diikutsertakan. Selain mereka, penegak hukum seperti hakim, jaksa hingga polisi juga ambil bagian. Hasil FGD itu lalu diperdalam oleh penulis yang kebetulan berprofesi sebagai jurnalis itu hingga jadi buku.
 
Buku setebal 217 halaman ini mencoba menjabarkan dari hal-hal yang sifatnya prinsip hingga tips yang lebih praktis. Yang prinsip misalnya, dijelaskan tentang pengertian delik pidana pers, azas hukum per data dan alur berperkara di pengadilan, baik pidana maupun perdata. Selain itu, dijelaskan juga pilihan medan bersengketa, apakah jalur litigasi maupun non litigasi. Tidak ketinggalan, status jurnalis sebagai pekerja pers juga mendapat perhatian khusus dalam buku. Hal itu disajikan dalam buku dengan sub judul Jurnalis Juga Buruh (hal. 93).
 
Dalam bab yang menjabarkan jeratan pidana bagi jurnalis, tercatat 45 pasal KUHP dikutip. Dalam bab itu pasal-pasal mengenai penghinaan yang mengancam jurnalis menjadi titik tekan. Penulis mengkritik penerapan pasal penghinaan dalam hukum pidana. Menurut penulis banyak negara yang meninggalkan konsep itu, dan menempatkan pasal penghinaan kedalam ranah hukum per data. Sedangkan Indonesia, tidak (hal. 33).
 
Sementara, penggunaan sub judul Jurnalis Bukan Buruh mendapatkan kritik dari Luhut Panggaribuan, Advokat. Menurut Luhut, menyamakan jurnalis dengan buruh tersebut kurang tepat. Pasalnya, jurnalis adalah profesi yang mempunyai kekhususan. Hal tersebut menurut mantan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kontra produktif dengan perjuangan jurnalis yang menginginkan agar UU 40/1999 tentang Pers diterapkan sebagai lex specialist. Bisa diketawakan orang kalau seperti itu, kata Luhut disuatu acara peluncuran buku panduan ini.

Terlepas dari persoalan jurnalis sama dengan buruh atau sebaliknya, fakta dilapangan memang menunjukkan, hak jurnalis sebagai pekerja yang dijamin dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sering dilanggar. Menurut catatan LBH Pers, kurun waktu 2005, ada 11 kasus cukup besar mengenai pelanggaran hak jurnalis sebagai pekerja (hal 153). Pelangaran itu bermacam-macam, mulai status karyawan, pemecatan tanpa alasan hingga pemberian pesangon yang melanggar ketentuan. 

Selain itu, buku panduan juga memberikan tips tentang hal-hal yang praktis. Misalnya, cara memilih pengacara hingga bagaimana jika diminta sebagai saksi dalam suatu perkara. Petunjuk praktis menjadi saksi ini menjadi masalah yang cukup prinsipiil karena terdapat kekeliruan jika tidak ingin dikatakan kesesatan berpikir yang cukup mengganggu.
 
Disebutkan, jurnalis diminta berhati-hati jika menjadi saksi, karena ada kemungkinan statusnya ditingkatkan sebagai tersangka. Misalnya, si saksi mengetahui adanya tindak pidana tapi tidak melaporkan. Alasan lain untuk untuk berhati-hati, disebutkan dalam buku, begitu seorang jurnalis menjadi saksi dibawah sumpah dalam sidang pengadilan, saat itu juga ia tidak bisa melindungi narasumbernya dengan ancaman memberikan keterangan palsu yang dijerat pasal 242 ayat (1) KUHP (hal. 174).

Yang paling jelas tertera dalam buku panduan, dalam tips pertama yang diberikan, menyarankan agar jurnalis menolak menjadi saksi jika dipanggil menjadi saksi dalam perkara yang diliputnya (hal. 175).

Equality before the law (persamaan di depan hukum) adalah azas hukum yang sifatnya umum dan prinsipiil. Artinya hukum tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Dikaitkan dengan kesaksian, memberikan kesaksian ini adalah kewajiban semua warga negara. Namun demikian hukum memang mengecualikan beberapa orang atau profesi sebuah hak tolak menjadi saksi. Misalnya saja, bankir, dokter hingga pendeta (Pasal 170 KUHAP).
 
Sebenarnya didalam buku sudah cukup bagus mengutip dasar hukum hak tolak wartawan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers serta pasal 170 KUHAP. Hanya saja, penulis buku kelihatan kurang jeli menginterpretasikan sebuah pasal. Khususnya pasal 4 ayat 4 UU Pers yang mengatur soal hak tolak wartawan. Hak tolak wartawan, dalam penjelasan pasal tersebut dimaksudkan sebagai hak tolak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber dalam pemberitaan. Narasumber disini artinya narasumber anonim, narasumber yang identitasnya sengaja disembunyikan.
 
Artinya, wartawan hanya mempunyai hak tolak untuk menyebutkan identitas narasumber anonim dalam proses peradilan. Entah sebagai saksi di tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Hak tolak hanya gugur lewat putusan pengadilan, dengan alasan kepentingan dan ketertiban umum. Seperti biasa, kepentingan dan ketertiban umum ini tidak pernah mempunyai definisi yang jelas.
 
Jika hak tolak digugurkan, wartawan wajib untuk menyebutkan identitas narasumber. Jika tidak, maka jurnalis dapat dihukum seperti kasus HB Jasin yang lebih memilih bungkam ketimbang membongkar siapa pengarang langit makin mendung
 
Tercatat, pengadilan pernah menolak menggugurkan hak tolak wartawan. Paling gres adalah dalam kasus Tempo Vs Tomy Winata. Pihak Tomy meminta agar pengadilan menggugurkan hak tolak Ahmad Taufik, wartawan Tempo, namun permintaan itu ditolak karena majelis berpendapat tidak ada alasan untuk menggugurkan hak tolak.
 
Meski terdapat kekeliruan mengartikan hak tolak, kehadiran buku ini sangat diperlukan kalangan jurnalis. Mengetahui keberadaan lubang tentu diperlukan agar kita tidak terperosok didalamnya. Satu kata buat para jurnalis terhadap buku ini: baca!

KODE ETIK JURNALISTIK

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:
1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

SEJARAH KODE ETIK JURNALISTIK

Sejarah perkembangan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan pers di Indonesia. Jika diurutkan, maka sejarah pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia terbagi dalam lima periode. Berikut kelima periode tersebut:

1. Periode Tanpa Kode Etik Jurnalistik
Periode ini terjadi ketika Indonesia baru lahir sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Meski baru merdeka, di Indonesia telah lahir beberapa penerbitan pers baru. Berhubung masih baru, pers pada saat itu masih bergulat dengan persoalan bagaimana dapat menerbitkan atau memberikan informasi kepada masyarakat di era kemerdekaan, maka belum terpikir soal pembuatan Kode Etik Jurnalistik. Akibatnya, pada periode ini pers berjalan tanpa kode etik.

2. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 1
Pada tahun 1946, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibentuk di Solo, tapi ketika organisasi ini lahir pun belum memiliki kode etik. Saat itu baru ada semacam konvensi yang ditungakan dalam satu kalimat, inti kalimat tersebut adalah PWI mengutamakan prinsip kebangsaan. Setahun kemudian, pada 1947, lahirlah Kode Etik PWI yang pertama.

3. Periode Dualisme Kode Etik Jurnalistik PWI dan Non PWI
Setelah PWI lahir, kemudian muncul berbagai organisasi wartawan lainnya. Walaupun dijadikan sebagai pedoman etik oleh organisasi lain, Kode Etik Jurnalistik PWI hanya berlaku bagi anggota PWI sendiri, padahal organisai wartawan lain juga memerlukan Kode Etik Jurnalistik. Berdasarkan pemikiran itulah Dewan Pers membuat dan mengeluarkan pula Kode Etik Jurnalistik. Waktu itu Dewan Pers membentuk sebuah panitia yang terdiri dari tujuh orang, yaitu Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey , Soendoro, Wonohito, L.E Manuhua dan A. Aziz. Setelah selesai, Kode Etik Jurnalistik tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pers masing-masing Boediarjo dan T. Sjahril, dan disahkan pada 30 September 1968. Dengan demikian, waktu itu terjadi dualisme Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik PWI berlaku untuk wartawan yang menjadi anggota PWI, sedangkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers berlaku untuk non PWI.

4. Periode Kode Etik Jurnalistik PWI tahap 2
Pada tahun 1969, keluar peraturan pemerintah mengenai wartawan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Penerangan No.02/ Pers/ MENPEN/ 1969 mengenai wartawan, ditegaskan, wartawan Indonesia diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan pemerintah. Namun, waktu itu belum ada organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengesahkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pengukuhan PWI tersebut, maka secara otomatis Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia adalah milik PWI.

5. Periode Banyak Kode Etik Jurnalistik
Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru, dan berganti dengan era Reformasi, paradigma dan tatanan dunia pers pun ikut berubah. Pada tahun 1999, lahir Undang-Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak. Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.

PENGERTIAN WARTAWAN

Pengertian Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan secepatnya kepada masyarakat luas melalui media massa, baik yang tercetak maupun elektronik. Yang dapat disebut sebagai wartawan adalah reporter, editor, juru kamera berita, juru foto berita, redaktur dan editor audio visual.
 
Pengertian Wartawan Freelense adalah orang yang tidak terikat oleh lembaga media massa, akan tetapi karyanya dimuat di media massa. Wartawan ini bersifat independen.
 
Pengertian Wartawan Newsgetter adalah orang yang bekerja atau terikat pada salah satu media massa yang perkerjaannya memilih atau menyeleksi berita-berita yang akan dimuat di media tempat orang tersebut bekerja. Wartawan newsgetter ini tidak independe, akan tetapi terikat pada aturan main media tempat dia bekerja.
 
Wartawan adalah reporter, editor dan juru kamera berita. Reporter adalah orang yang mencari, menghimpun dan menulis berita. Editor adalah orang yang menilai, menyunting berita dan menempatkannya di dalam media massa periodik, bisa tercatak, bisa elektronika.
 
Tugas Wartawan yaitu untuk menyajikan berita yang menarik, mendalam, faktual, aktual, padat dan jelas, memiliki daya gerak (vitalisasi), disajikan dengan gaya bahasa yang hidup dan lincah, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer.
 
H. Rosihan Anwar mengatakan bahwa wartawan dapat dibagi menjadi dua, yaitu The Common Garden Journalist atau wartawan tukang kebun. Wartawan golongan ini mahir dalam menggunakan keahlian teknik kerja atau pratisi. Wartawan golongan kedua disebut The Thingker Journalist atau wartawan pemikir. Wartawan golongan ini merupakan wartawan yang berpikir bagaimana informasi bisa dibuat secara efektif, sehingga sampai pada sasaran secara komunikatif.
Di Indonesia peranan wartawan diakui secara luas, baik di kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih profesi wartawan, namun untuk menjadi wartawan profesional diperlukan persyaratan yang tidak mudah. Untuk itu, di Indonesia banyak wartawan yang dibesarkan dalam praktek. Namun yang akhirnya menjadi wartawan sejati yaitu mereka yang benar-benar memiliki bakat dan mencintai profesi wartawan.
 
Cara menjadi wartawan yang baik dan berkualitas yaitu seorang wartawan harus menguasai ilmu komunikasi, komunikasi massa, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, filsafat komunikasi politik sosial budaya, sejarah perkembangan jurnalistik, banyak membaca, menguasai berbagai ragam bahasa, teknik penyajian dan mengetahui sifat-sifat yang mudah untuk digunakan.
 
Wartawan harus memiliki sifat yang jujur, adil, bijaksana, berkepribadian, bermoral, berpendidikan, terampil dan kreatif, serta berbakat. Wartawan harus selalu berpijak pada kebenaran dan yang harus selalu diperjuangkan, di samping harus selalu tanggap atau kritis pada situasi dan kondisi. Tanggap atau kritis terhadap situasi dan kondisi maksudnya adalah situasi dan kondisi seringkarli sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya dan yang perlu dilacak atau dipertanyakan.
 
Sekian pembahasan mengenai pengertian wartawan, semoga tulisan saya mengenai pengertian wartawan dapat bermanfaat.

Sumber : Buku dalam Penulisan Pengertian Wartawan :

– J. B. Wahyudi, 1991. Komunikasi Jurnalistik : Pengetahuan Praktis Kewartawanan, Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi. Penerbit ALUMNI : Bandung.

DEFINISI JURNALIS

Wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.
Istilah jurnalis baru muncul di Indonesia setelah masuknya pengaruh ilmu komunikasi yang cenderung berkiblat ke Amerika Serikat. Istilah ini kemudian berimbas pada penamaan seputar posisi-posisi kewartawanan. Misalnya, "redaktur" menjadi "editor."
Pada saat Aliansi Jurnalis Independen berdiri, terjadi kesadaran tentang istilah jurnalis ini. Menurut aliansi ini, jurnalis adalah profesi atau penamaan seseorang yang pekerjaannya berhubungan dengan isi media massa. Jurnalis meliputi juga kolumnis, penulis lepas, fotografer, dan desain grafis editorial. Akan tetapi pada kenyataan referensi penggunaannya, istilah jurnalis lebih mengacu pada definisi wartawan.
Sementara itu wartawan, dalam pendefinisian Persatuan Wartawan Indonesia, hubungannya dengan kegiatan tulis menulis yang di antaranya mencari data (riset, liputan, verifikasi) untuk melengkapi laporannya. Wartawan dituntut untuk objektif, hal ini berbeda dengan penulis kolom yang bisa mengemukakan subjektivitasnya.

IDIK M S

IDIK M S

Partisipasi Publik

Anda bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan sebuah opini, informasi, data yang bisa di download atau apapun itu, dengan mengirimkan melalui E-Mail idikms@gmail.com dengan format:
1. Nama Pengirim
2. Judul Bahan
3. Masukkan alamat Blog yang hendak menampilkan data anda
Sebagai contoh :
Nama Pengirim = Idik Saeful Bahri
Judul Bahan = DOWNLOAD E-BOOK MAHASISWA
Alamat Blog = idikms.blogspot.com, 3kuningan.blogspot.com, dan viking-bobotoh-persib.blogspot.com

IDIK SAEFUL BAHRI

IDIK SAEFUL BAHRI